Bogor | sorotbanten.id — Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Kerja (Raker) yang dirangkaikan dengan diskusi publik mengenai bahaya teknologi deepfake. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi insan pers untuk membahas tantangan baru di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Raker yang berlangsung di kawasan Puncak, Bogor, Jumat (18/9/2026), menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud sebagai pembicara utama. Kegiatan turut dihadiri Direktur Visi Nusantara Subandi Musbah, anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PAN Tasripin, serta Sudirman Indra selaku penggagas Bank Air.
Dalam diskusi, Muhamad Amud menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers untuk menghadapi penyebaran konten manipulatif berbasis AI.
Menurutnya, teknologi deepfake berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi apabila tidak diimbangi dengan literasi digital dan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi.
“Kehadiran teknologi deepfake ini menjadi tantangan baru bagi kita semua. Saya berharap KWRI bisa menjadi agen serta memiliki peran krusial sebagai benteng pertahanan informasi demi menjaga kondusivitas, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang,” ujar Muhamad Amud.
Ketua DPC KWRI Kabupaten Tangerang mengatakan, pengangkatan tema deepfake dalam Raker bukan tanpa alasan. Diskusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi sekaligus kewaspadaan wartawan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.
“Melalui diskusi ini, diharapkan wartawan yang tergabung dalam KWRI mampu mengidentifikasi produk informasi palsu dan tetap menyajikan berita yang akurat serta kredibel bagi masyarakat,” katanya.
Selain membahas ancaman deepfake, Raker juga menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas organisasi dan kompetensi anggota.
Direktur Visi Nusantara Subandi Musbah menegaskan, jajaran KWRI perlu memahami nomenklatur yang terdapat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tangerang.
Menurutnya, pemahaman terhadap struktur organisasi, program kerja, hingga istilah birokrasi akan membantu wartawan menjalankan fungsi jurnalistik secara lebih profesional dan substantif.
“KWRI tidak boleh hanya sekadar menjadi penonton. Kita harus mampu menguasai dan memahami nomenklatur yang ada di setiap OPD. Ini adalah kunci agar kita bisa bergerak lebih profesional, kritis, dan kemitraan yang terjalin dengan pemerintah daerah dapat berjalan secara terukur serta substantif,” tegas Subandi.
Ia menambahkan, penguasaan nomenklatur OPD juga penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan advokasi publik. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap program dan kebijakan pemerintah, wartawan dinilai dapat menghasilkan produk jurnalistik yang lebih akurat, berbobot, dan edukatif.
Subandi menegaskan KWRI akan terus mendorong pembinaan serta pelatihan internal untuk memperluas wawasan para anggota.
“Ke depan, KWRI berkomitmen untuk terus mengadakan pembinaan dan pelatihan internal guna memperluas wawasan para anggotanya, sekaligus memperkuat posisi KWRI sebagai salah satu organisasi pers yang disegani dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.
Penulis : Asep Munajat
Editor : Andi Saputra
