Tangerang | sorotbanten.id – Rencana penertiban Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) Cisoka memantik polemik. Pasalnya, rapat penting yang membahas nasib ratusan pedagang dan lokasi usaha warga tersebut digelar secara tertutup oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Selasa (16/6/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang dan dihadiri unsur Satpol PP, Camat Cisoka, Perumda Pasar NKR, serta sejumlah OPD terkait itu tidak memberikan akses kepada awak media untuk melakukan peliputan.
Kondisi tersebut langsung memunculkan pertanyaan mengenai komitmen keterbukaan informasi publik, terlebih keputusan yang dibahas berpotensi berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat.
Sejak pagi, sejumlah wartawan terlihat menunggu di luar lokasi rapat. Namun hingga pertemuan berlangsung, tidak ada satu pun awak media yang diperbolehkan masuk untuk menyaksikan jalannya pembahasan.
Ironisnya, larangan itu tidak hanya berlaku bagi media umum. Anggota Media Center Cisoka (MCC) yang selama ini menjadi bagian dari kegiatan publikasi pemerintahan di wilayah tersebut juga disebut tidak diberikan akses.
“Iya, tertutup untuk media. Kita MCC juga nggak boleh masuk. Tadi Pak Camat bilang ke saya nggak boleh,” ungkap Riska, anggota MCC, saat ditemui di area Kantor Kecamatan Cisoka.
Sikap tertutup tersebut menuai kekecewaan dari kalangan jurnalis. Mereka menilai rapat yang membahas kebijakan publik semestinya tidak dilakukan secara eksklusif, apalagi menyangkut rencana penertiban tempat usaha yang menjadi sumber penghidupan warga.
Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung sampai pukul 12.00 WIB. Belum ada keterangan resmi dari Sekda Kabupaten Tangerang, Satpol PP, maupun pihak Perumda Pasar NKR terkait alasan rapat digelar tertutup serta hasil pembahasan yang sedang berlangsung.
Penulis : Asep Munajat
Editor : Andi Saputra
