Tangerang | sorotbanten.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menerima kunjungan kerja Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Ruang Rapat Wareng, Lantai 3 Kantor Bupati Tangerang, Jumat (12/6/2026).
Kunjungan strategis tersebut menjadi ajang pemaparan berbagai capaian pembangunan daerah, mulai dari tata kelola keuangan, pertumbuhan ekonomi, hingga program unggulan di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin Ketua Delegasi Bramantyo Suwondo disambut langsung oleh Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud, Sekretaris Daerah Soma Atmaja, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta jajaran direksi BUMD.
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tangerang.
“Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang mengucapkan selamat datang. Kehadiran Bapak dan Ibu dari BKSAP DPR RI memang sangat kami tunggu. Kami memohon arahan sekaligus sinergi program pusat yang bisa dijalankan di daerah guna memberikan solusi terhadap berbagai program pembangunan yang tengah kami selaraskan,” ujar Maesyal.
Menurutnya, Kabupaten Tangerang saat ini merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia dengan populasi sekitar 3,5 juta jiwa yang tersebar di 29 kecamatan, 246 desa, dan 28 kelurahan.
Ia menjelaskan, Kabupaten Tangerang memiliki karakteristik wilayah yang unik. Di satu sisi berbatasan langsung dengan Jakarta dan berkembang menjadi kawasan urban modern, namun di sisi lain masih memiliki ratusan desa yang memerlukan perhatian pembangunan secara berkelanjutan.
“Wilayah selatan kini berkembang menjadi kota-kota baru seperti Curug, Kelapa Dua, Cisauk, Pagedangan, dan Legok. Kawasan ini menjadi motor penggerak ekonomi yang menopang pembangunan wilayah tengah dan utara yang masih didominasi kawasan pedesaan,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal juga memaparkan kekuatan fiskal Kabupaten Tangerang. Tahun 2026, APBD Kabupaten Tangerang mencapai Rp8,74 triliun dengan target pendapatan daerah sebesar Rp8,2 triliun yang ditopang PAD sebesar Rp5,2 triliun, dana transfer pusat Rp2,52 triliun, dan pendapatan dari provinsi sebesar Rp436 miliar.
Tak hanya itu, Kabupaten Tangerang berhasil melampaui ketentuan mandatory spending yang ditetapkan pemerintah pusat. Alokasi sektor pendidikan mencapai 30 persen, kesehatan 25 persen, infrastruktur lebih dari 41 persen, sementara belanja pegawai berhasil ditekan menjadi 27 persen atau di bawah batas maksimal 30 persen.
“Berdasarkan data tingkat provinsi, penyusunan APBD Kabupaten Tangerang dinilai sebagai yang terbaik di Provinsi Banten selama tiga tahun berturut-turut. Seluruh kebijakan ini kami arahkan pada lima fokus utama RPJMD, yaitu tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan,” tegasnya.
Keberhasilan tata kelola tersebut turut berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang mencapai 5,67 persen dan meningkat menjadi 5,77 persen pada tahun 2026. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus menguat di angka lebih dari 76 persen.
Di sektor pendidikan, Pemkab Tangerang terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Setelah menggratiskan biaya sekolah SD dan SMP swasta secara bertahap sejak 2025, kini program beasiswa perguruan tinggi juga diperluas secara signifikan.
Jika pada tahun 2025 sebanyak 235 mahasiswa mendapatkan beasiswa penuh ke berbagai perguruan tinggi ternama, maka pada tahun 2026 jumlah penerima manfaat meningkat menjadi 900 mahasiswa yang dibiayai hingga lulus kuliah.
“Sasaran kami adalah masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka tidak hanya bermimpi, tetapi benar-benar bisa meraih pendidikan tinggi dan masa depan yang lebih baik,” kata Maesyal.
Pemkab Tangerang juga menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug serta menyiapkan program khusus bagi calon mahasiswa kedokteran dari keluarga kurang mampu.
“Kami ingin anak-anak Kabupaten Tangerang dari keluarga sederhana memiliki kesempatan menjadi pilot maupun dokter. Ini adalah tanggung jawab moral kami,” tambahnya.
Sementara itu, sektor ekonomi kerakyatan juga menunjukkan perkembangan signifikan. Jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkat dari 61 ribu unit pada tahun 2024 menjadi 78 ribu unit pada tahun 2026. Pertumbuhan lebih dari 16 ribu UMKM baru tersebut menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi daerah.
Di bidang ketahanan pangan, Pemkab Tangerang terus menggelontorkan bantuan alat dan mesin pertanian, bibit hortikultura, bibit palawija, pemanfaatan lahan tidur, hingga bantuan perahu dan jaring tangkap bagi nelayan guna meningkatkan produktivitas masyarakat.
Menanggapi berbagai capaian tersebut, Ketua Delegasi BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang. Menurutnya, kunjungan BKSAP bertujuan untuk memastikan diplomasi yang dijalankan DPR RI dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah.
“Selama ini diplomasi sering dianggap jauh dari kehidupan masyarakat. Melalui fungsi diplomasi DPR RI, kami ingin memastikan hubungan internasional yang dibangun dapat mendukung pengembangan industri, investasi, dan UMKM di daerah seperti Kabupaten Tangerang,” ujarnya.
Bramantyo juga mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini tengah menjalani proses technical review untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurutnya, harmonisasi regulasi hingga tingkat daerah menjadi faktor penting dalam menarik investasi global.
“Jika standar regulasi kita sudah sesuai dengan OECD, investor akan semakin percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dampaknya tentu akan dirasakan langsung oleh daerah-daerah industri seperti Kabupaten Tangerang,” jelasnya.
Selain itu, BKSAP DPR RI juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat lokal mampu bersaing dan menjadi pelaku utama dalam arus investasi yang masuk ke Indonesia.
“Kita tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton. Karena itu, kami mendorong adanya program pemagangan luar negeri dan penguatan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri global,” pungkas Bramantyo.
Editor : Andi Saputra
