Jakarta | sorotbanten.id – Bareskrim Polri membongkar lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus yang semakin beragam dan mengkhawatirkan. Mulai dari pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Arab Saudi dan Turki, praktik pengantin pesanan dengan warga negara China, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan militer bayaran di Rusia.
Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan 13 tersangka dengan total 13 korban yang tercatat dalam lima laporan polisi. Kasus ini diungkap Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) Bareskrim Polri dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan.
Menurutnya, modus TPPO saat ini semakin berkembang dengan memanfaatkan media sosial, kemajuan teknologi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang rentan terhadap iming-iming pekerjaan bergaji besar.
“Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, perkara ini akan terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Nurul.
Dalam perkara pertama, penyidik mengungkap dugaan perdagangan orang melalui penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi. Kasus ini bermula ketika seorang perempuan berinisial M direkrut dengan janji pekerjaan sebagai asisten rumah tangga bergaji Rp1,2 juta.
Korban diberangkatkan pada Agustus 2024. Namun, pada Februari 2026, pihak keluarga menerima kabar bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi.
Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan lima tersangka yang diduga berperan sebagai perekrut lapangan, sponsor, hingga pihak perusahaan yang terlibat dalam pengurusan dokumen dan visa. Salah satu perusahaan yang disebut dalam penyidikan adalah PT Alpa Nusantara Perdana.
Perkara kedua menyasar tujuh perempuan dari sejumlah wilayah di Indonesia yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki.
Para korban telah difasilitasi pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, penampungan, hingga tiket perjalanan. Namun, upaya pemberangkatan berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dalam kasus ini, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ketiga mengungkap modus yang tidak kalah mengejutkan, yakni perdagangan perempuan berkedok pengantin pesanan atau bride trafficking.
Para korban dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China dengan iming-iming mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta sampai Rp5 juta.
Hasil penyidikan menemukan dugaan jaringan agen perdagangan perempuan yang beroperasi di Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto perempuan Indonesia diduga dikirimkan kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin.
Bahkan, nilai transaksi yang terungkap dalam jaringan tersebut mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta untuk setiap perempuan.
Dalam perkara ini, penyidik berhasil mengidentifikasi tiga korban dan menetapkan tiga tersangka. Para tersangka diduga memiliki peran sebagai pengantin pria, perekrut, serta pihak yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan perjalanan.
Dua perkara lainnya berkaitan dengan dugaan perekrutan WNI untuk dijadikan militer bayaran di Rusia. Modus ini menjadi perhatian serius karena para korban diduga dijebak melalui tawaran pekerjaan sipil dengan gaji fantastis.
Pada perkara keempat, lima WNI diduga direkrut melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.
Para korban dijanjikan gaji sebesar 3.000 dolar AS dan bonus penandatanganan kontrak sebesar 10.000 dolar AS.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai kenyataan. Para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran.
Penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial MI yang diduga bertindak sebagai penanggung jawab perekrutan. Tersangka disebut memperoleh keuntungan sebesar 1.000 dolar AS untuk setiap orang yang direkrut melalui dompet aset kripto.
Sementara itu, perkara kelima mengungkap dugaan jaringan perekrutan melalui media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram.
Para calon korban dijanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta, gaji bulanan 3.000 dolar AS, serta fasilitas keberangkatan gratis.
Dalam perkara ini, dua tersangka berinisial IG dan HS telah ditetapkan dan ditahan. Dari tujuh WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.
Nurul menegaskan, pengusutan kasus TPPO tidak akan berhenti pada penangkapan para tersangka. Penyidik juga akan menelusuri seluruh jaringan yang terlibat, termasuk perekrut, pihak pemberi dana, pengatur perjalanan, penerima keuntungan, hingga aliran uang hasil kejahatan.
“Polri akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa perekrutnya, siapa yang membiayai, siapa yang mengatur perjalanan, siapa yang menerima keuntungan, bagaimana aliran dananya, serta siapa saja yang berada di balik jaringan tersebut,” tegasnya.
Dari sisi pengawasan penempatan pekerja migran, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI, Brigjen Pol. Guritno Wibowo, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil tindakan administratif terhadap PT ANP yang diduga terlibat dalam penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi.
Pada 30 September 2025, Kementerian P2MI menjatuhkan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan PMI melalui Keputusan Dirjen Perlindungan Nomor 20 Tahun 2025.
Setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya, sanksi tersebut diakhiri pada 17 November 2025. Namun, perusahaan tetap berada dalam pengawasan selama 12 bulan.
Persoalan kembali muncul pada Februari 2026 setelah adanya pengaduan terkait PMI bernama almarhumah Sudari SM. Hasil pendalaman menemukan dugaan keterlibatan kembali PT ANP dalam memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun NJAS, sementara nama korban tidak tercantum dalam data yang sebelumnya disampaikan perusahaan kepada kementerian.
“Mengingat pelanggaran kembali terjadi pada masa pengawasan, Kementerian P2MI mengambil tindakan tegas dengan mencabut SIP2MI PT ANP melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tanggal 10 September 2026. Dengan pencabutan tersebut, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia,” jelas Guritno.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Bareskrim Polri terus dilakukan melalui pertukaran informasi serta penyampaian data dan dokumen pendukung guna memperkuat proses penegakan hukum.
Sementara itu, Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang, S.I.K., M.M., menjelaskan bahwa para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Yolanda mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran menjadi tentara asing dengan iming-iming gaji dan bonus besar. Perekrutan yang menggunakan tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan ekonomi, serta berujung pada eksploitasi dapat masuk dalam kategori perdagangan orang.
“Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Jangan tergiur janji, jangan abaikan prosedur, dan jangan takut melapor,” tegas Yolanda.
Selain penegakan hukum, Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri juga terus memperkuat upaya pencegahan melalui program Rise and Speak, edukasi masyarakat, kampanye publik, serta kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra nasional maupun internasional.
Pengungkapan lima perkara ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas legalitasnya. Pemerintah juga diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap jaringan perekrutan ilegal agar tidak semakin banyak warga Indonesia menjadi korban eksploitasi.
Editor : Andi Saputra
