Tangerang | sorotbanten.id – Aksi dugaan intimidasi oleh oknum penagih utang atau debt collector (mata elang/matel) kembali mencoreng keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di Kabupaten Tangerang. Seorang pengendara sepeda motor berinisial KM, warga Serang, mengaku mengalami penghadangan hingga tiga kali di lokasi berbeda dalam satu hari, Selasa (10/11/2026).
Peristiwa tersebut menyisakan trauma mendalam bagi korban. Pasalnya, kendaraan yang dikendarainya diduga beberapa kali dipepet, dikejar, hingga dihentikan secara paksa oleh sekelompok orang yang diduga merupakan penagih utang di jalur Tangerang–Jakarta.
Ironisnya, berdasarkan keterangan korban, masa angsuran kendaraan tersebut hanya menyisakan satu bulan. Kondisi itu semakin memicu pertanyaan mengenai prosedur penagihan yang dilakukan, terlebih jika benar terdapat tindakan penghadangan di tengah lalu lintas umum yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara.
“Saya sangat syok dan trauma. Bagaimana tidak, posisi motor sedang berjalan normal di jalan raya, tiba-tiba mereka mencegat dan menghadang dari depan secara mendadak. Cara-cara mereka tidak beretika sama sekali, bertingkah laku dan beringas seperti preman jalanan, padahal sisa cicilan saya tinggal satu bulan lagi,” ungkap KM.
Berdasarkan penuturan korban, dugaan aksi penghadangan berlangsung di tiga titik berbeda di wilayah Kabupaten Tangerang.
Pertama, di kawasan Balaraja. Di lokasi tersebut, korban mengaku mulai dipepet dan dihentikan secara tiba-tiba ketika melintas di jalan raya yang cukup padat.
Kedua, di wilayah Cikupa. Korban kembali mengalami dugaan penghadangan dengan cara menghadang laju sepeda motor dari arah depan. Tindakan tersebut dinilai berisiko memicu kecelakaan, bukan hanya bagi korban, tetapi juga pengguna jalan lainnya.
Ketiga, di kawasan Citra Raya. Di lokasi ini, korban kembali mengaku mendapat intimidasi dari kelompok yang diduga sebagai debt collector.
Rentetan kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai praktik penagihan utang di ruang publik. Jika penagihan dilakukan dengan cara mengejar, menghadang, mengintimidasi, atau memaksa pengendara berhenti, maka persoalannya bukan lagi sekadar penagihan kewajiban kredit, melainkan juga menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat.
Praktik penagihan oleh perusahaan pembiayaan memiliki batasan hukum yang harus dipatuhi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.
Dalam kondisi tersebut, mekanisme eksekusi harus ditempuh melalui prosedur hukum, termasuk mekanisme pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK.
Artinya, keberadaan tunggakan atau kewajiban kredit tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada pihak penagih untuk bertindak sewenang-wenang di jalan raya. Penagihan tetap harus dilakukan sesuai ketentuan hukum, etika, dan prosedur yang berlaku.
Apabila ditemukan unsur ancaman, kekerasan, pemaksaan, atau tindakan melawan hukum lainnya, aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan pidana yang relevan sesuai fakta dan alat bukti.
Atas kejadian tersebut, pihak keluarga korban bersama jaringan aliansi mendesak manajemen ADIRA Finance Cabang Cilegon Ahmad Yani untuk segera memberikan klarifikasi.
Mereka meminta perusahaan memastikan apakah pihak-pihak yang diduga melakukan penghadangan tersebut merupakan petugas internal atau tenaga penagih dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan.
Jika terbukti terdapat pelanggaran prosedur maupun tindakan intimidasi, perusahaan diminta tidak sekadar memberikan teguran, tetapi juga mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat.
Sorotan juga diarahkan kepada Kapolresta Tangerang dan jajaran kepolisian agar memberikan perhatian serius terhadap dugaan praktik premanisme berkedok penagihan utang di jalan raya.
Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman ketika menggunakan fasilitas jalan umum. Persoalan kewajiban kredit seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang sah, bukan dengan tindakan yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa.
Hingga berita ini ditayangkan belum terdapat keterangan resmi dari pihak ADIRA Finance Cabang Cilegon Ahmad Yani maupun pihak yang diduga melakukan penghadangan.
Editor : Asep
