Tangerang | sorotbanten.id – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk mendukung pembimbingan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri dan produktif di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Intan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) sekaligus peluncuran aplikasi STAR-PK Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ciangir di Aston Cimone Hotel & Convention Center, Kota Tangerang, Senin (19/10/2026).
“Alhamdulillah, kita semua bisa hadir di sini. Mari kita memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial agar dapat kembali berperan positif di masyarakat,” ujar Intan.
Dalam sambutannya, Wabup Intan menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, forum diskusi dan peluncuran aplikasi ini menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi serta kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor di bidang bimbingan kemasyarakatan,” ucapnya.
Intan menegaskan bahwa pembimbingan dan reintegrasi sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga. Proses tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, keluarga, serta masyarakat agar klien pemasyarakatan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif.
Ia menilai, dukungan lingkungan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi merupakan bagian penting dalam membantu klien pemasyarakatan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.
“Semua pihak punya komitmen kuat dan tanggung jawab. Kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu yang mau memperbaiki diri, mengembangkan potensi, dan memberikan kontribusi di masyarakat,” tandasnya.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor juga perlu diwujudkan melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan sehingga klien pemasyarakatan dapat meningkatkan keterampilan, memperoleh kesempatan produktif, dan membangun kemandirian.
Selain memperkuat kolaborasi, Intan berharap peluncuran aplikasi STAR-PK dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan pembimbingan kemasyarakatan melalui pemanfaatan teknologi digital.
Ia menekankan bahwa penerapan aplikasi tersebut perlu disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
“Saya berharap aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal, disertai penguatan koordinasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui forum diskusi ini, hendaknya lahir rekomendasi yang konkret, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama untuk melaksanakan program secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Intan juga mengapresiasi kerja sama Bapas Kelas II Ciangir dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, BAZNAS Kabupaten Tangerang, serta berbagai mitra pemberdayaan masyarakat lainnya.
“Semoga kerja sama dan aplikasi STAR-PK ini dapat mempermudah pelaporan dan koordinasi lintas instansi, sekaligus memperkuat upaya dalam membentuk klien pemasyarakatan yang mandiri, berdaya, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, S.H., M.H., menjelaskan bahwa transformasi hukum pidana melalui KUHP baru dan Undang-Undang Pemasyarakatan mendorong perubahan paradigma menuju pendekatan keadilan restoratif, rehabilitatif, dan reintegratif.
Ia mengungkapkan, jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) se-Provinsi Banten mencapai 9.476 orang. Jumlah tersebut melebihi kapasitas yang tersedia sebesar 52 persen.
Di sisi lain, terdapat sekitar 5.725 klien pemasyarakatan yang sedang menjalani pembimbingan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.300 klien telah kembali ke masyarakat di bawah bimbingan Bapas Kelas II Ciangir.
Data tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pembimbingan dan dukungan setelah klien kembali ke lingkungan sosialnya. Karena itu, keterlibatan berbagai pihak dinilai diperlukan agar proses reintegrasi berjalan lebih efektif.
“Keberhasilan reintegrasi ini membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat,” ujar Lili.
Editor : Andi Saputra
