Tangerang | sorotbanten.id – Polresta Tangerang menetapkan Riswadi, mantan Kepala Bagian Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Artha Kerta Raharja Balaraja, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan pemberian pinjaman sebesar Rp300 juta.
Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan dan gelar perkara. Riswadi diduga mengeluarkan dana milik LKM Artha Kerta Raharja tanpa melalui tahapan serta prosedur pemberian kredit yang semestinya.
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyimpangan itu terjadi pada pertengahan Juni 2025. Dana sebesar Rp300 juta tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, hingga kini kewajiban pembayaran cicilan atas pinjaman tersebut belum dipenuhi.
Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan, penetapan Riswadi sebagai tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara yang telah dilaksanakan oleh penyidik.
“Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen perjanjian kredit dan kuitansi realisasi kredit dengan tanda tangan tersangka,” kata Indra Waspada, Rabu (11/11/2026).
Dalam kronologi perkara, pemberian pinjaman tersebut diduga tidak melalui mekanisme dan prosedur kredit yang berlaku. Selain itu, tersangka diduga tidak memenuhi kewajiban pengembalian dana yang telah dicairkan.
Akibat dugaan perbuatan tersebut, LKM Artha Kerta Raharja Balaraja mengalami kerugian yang turut berdampak terhadap keuangan daerah Kabupaten Tangerang.
Kasus ini berawal dari Laporan Polisi tertanggal 21 Oktober 2025. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, Polresta Tangerang kemudian menetapkan Riswadi sebagai tersangka pada 29 Oktober 2026.
Polresta Tangerang menegaskan bahwa proses hukum perkara tersebut masih terus berjalan. Penyidik akan melanjutkan tahapan penyidikan guna mendalami dugaan penyimpangan pemberian pinjaman tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penanganan perkara ini menjadi perhatian, mengingat dana yang diduga disalahgunakan merupakan aset lembaga keuangan daerah yang semestinya dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur untuk kepentingan pelayanan keuangan masyarakat.
Editor : Andi Saputra
