Tangerang | sorotbanten.id – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan Nurul Hikmah menegaskan bahwa setiap pengaduan masyarakat harus direspons cepat dan ditindaklanjuti secara nyata oleh perangkat daerah. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi lintas sektor agar persoalan yang disampaikan warga tidak berhenti sebatas laporan administratif.
Penegasan tersebut disampaikan Intan saat menghadiri Rapat Koordinasi Admin Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Instansi dan Admin Perangkat Daerah di Ruang Rapat Wareng, Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Selasa (10/11/2026).
“Respons cepat, koordinasi lintas perangkat daerah dan tindak lanjut terhadap setiap pengaduan masyarakat merupakan hal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Intan.
Menurutnya, pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi penting bagi pemerintah untuk mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di lapangan sekaligus menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik.
“Kalau tidak ada yang mengadu, kita tidak punya tolok ukur dan indikator. Dari mana kita mengetahui pelayanan kita sudah baik kalau tidak ada masukan dari masyarakat? Karena itu, setiap pengaduan harus kita perhatikan, kita pilah, dan kita tindak lanjuti dengan baik,” tandasnya.
Intan menjelaskan, persoalan yang disampaikan masyarakat mencakup berbagai sektor, mulai dari pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, perizinan, penerangan jalan umum (PJU), hingga pengelolaan sampah dan ketertiban lingkungan. Beragam persoalan tersebut membutuhkan sinergi ant perangkat daerah agar penanganannya berjalan cepat dan tepat sasaran.
Ia meminta setiap OPD dan instansi terkait memastikan seluruh laporan ditelusuri, diverifikasi, serta ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Kenapa saya mengumpulkan semuanya di sini. Karena komitmen Pak Bupati dan saya adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa semakin responsif. Kalau ada persoalan yang dilaporkan masyarakat, jangan hanya diterima, tetapi harus ada tindak lanjutnya,” pintanya.
Lebih jauh, Intan mengingatkan agar pengelolaan pengaduan di setiap OPD tidak hanya bertumpu pada operator. Menurutnya, harus ada mekanisme koordinasi dengan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, terutama ketika laporan membutuhkan penanganan segera.
Pengaduan rutin yang pola penyelesaiannya sudah jelas, lanjutnya, semestinya dapat ditangani lebih cepat tanpa harus menunggu koordinasi berlarut-larut. Sementara persoalan kompleks perlu diteruskan kepada pejabat berwenang agar memperoleh keputusan dan penanganan yang tepat.
Selain memperkuat mekanisme tindak lanjut, Intan juga mendorong sosialisasi dan optimalisasi kanal pengaduan masyarakat, termasuk layanan darurat 112 dan SP4N-LAPOR!, serta penyebarluasan informasi mengenai saluran pengaduan yang tersedia di masing-masing instansi pelayanan publik.
Ia turut meminta OPD mendokumentasikan hasil penanganan laporan melalui informasi kondisi sebelum dan sesudah penyelesaian (before-after) maupun kisah keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Dokumentasi ini penting sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah sekaligus untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa setiap laporan mendapat perhatian dan penanganan yang nyata,” imbuhnya.
Intan berharap, melalui rapat koordinasi tersebut, kecepatan dan ketepatan penyelesaian pengaduan masyarakat semakin meningkat. Dengan demikian, kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Tangerang juga dapat terus diperkuat.
“Sudah menjadi kewajiban kita untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Jangan ada ego sektoral. Kita harus bekerja bersama, sesuai semangat Kabupaten Tangerang, One Spirit, One Team, One Goal. Keberhasilan Kabupaten Tangerang adalah keberhasilan kita semua,” pungkasnya.
Editor : Andi Saputra
