Jakarta | sorotbanten.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih penghargaan Jamsostek Award 2026 atas dukungan dan kontribusi nyata dalam pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ), yakni perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, setelah menghadiri wawancara dan menyampaikan paparan mengenai penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan yang memiliki risiko kecelakaan kerja dan membutuhkan perlindungan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan program UCJ di Kabupaten Tangerang.
“Alhamdulillah, pada hari ini, bersama dengan beberapa kepala OPD, antara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Sosial, dan juga dari BPJS Ketenagakerjaan, kita mendapatkan apresiasi dari tim penilai Jamsostek Award 2026,” ujar Maesyal.
Menurutnya, penghargaan tersebut diraih karena Kabupaten Tangerang dinilai mampu menghadirkan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya untuk memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja rentan.
“Menurut tim penilai, Kabupaten Tangerang cukup berinovasi dalam hal memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat, khususnya para pekerja rentan terhadap kecelakaan dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Bupati Maesyal menegaskan bahwa Pemkab Tangerang berkomitmen untuk terus memperluas cakupan kepesertaan UCJ agar semakin banyak pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kelompok pekerja yang menjadi perhatian antara lain nelayan, petugas kebersihan atau pesapon, petani, pedagang kecil, pengemudi ojek, serta kelompok pekerja rentan lainnya.
Menurutnya, perlindungan tersebut penting untuk memberikan kepastian jaminan ketika pekerja mengalami risiko kecelakaan kerja maupun risiko lain yang tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Pemerintah daerah dalam hal ini memberikan perhatian dan atensi serius terhadap perlindungan keselamatan para pekerja rentan. Jaminan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun akan kita alokasikan anggaran untuk kepentingan jaminan tersebut,” tegas Maesyal.
Ia menambahkan, pengalokasian anggaran secara berkelanjutan merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal maupun kelompok dengan tingkat kerentanan ekonomi tertentu.
Selain dukungan anggaran pemerintah daerah, Maesyal menyebut perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan perusahaan, pelaku usaha, dan masyarakat.
Karena itu, Pemkab Tangerang bersama BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kita akan terus mendorong perangkat daerah, para pimpinan perusahaan, pelaku usaha, dan masyarakat mampu memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan kerja bagi para pekerjanya,” imbuhnya.
Menurut Maesyal, keterlibatan dunia usaha memiliki peran penting dalam memastikan pekerja memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah daerah akan terus mendorong perluasan kepesertaan bagi kelompok pekerja yang membutuhkan dukungan lebih besar.
Lebih lanjut, Maesyal menegaskan bahwa komitmen memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Melalui program UCJ, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal, memiliki akses terhadap perlindungan ketika menghadapi risiko dalam pekerjaan.
“Ini adalah tugas bersama. Pemerintah daerah hadir dalam upaya memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dari sisi jaminan keselamatan, kecelakaan atau kematian,” pungkasnya.
Editor : Andi Saputra
