Tangerang | sorotbanten.id — Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang meminta proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja (Serbaraja) tidak berlarut-larut, khususnya terhadap bidang tanah warga yang tidak memiliki sengketa.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, warga Desa Cirarab, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta instansi terkait di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (5/10/2026) malam.
Rapat membahas kejelasan proses pengadaan tanah, pembayaran ganti kerugian, hingga munculnya klaim dari pihak yang mengatasnamakan ahli waris atas sejumlah bidang tanah terdampak proyek Tol Serbaraja.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Bimo Mahfudz Fudianto, S.H., M.H., membacakan tujuh poin sikap dan rekomendasi DPRD sebagai upaya memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak masyarakat terdampak.
Berdasarkan data yang dibahas dalam RDP, terdapat 96 bidang tanah milik warga yang terdampak. Dari jumlah tersebut, 8 bidang terindikasi memiliki klaim atau sengketa dari pihak lain, sedangkan 88 bidang lainnya dinyatakan tidak memiliki sengketa kepemilikan maupun hambatan yuridis.
“Pembangunan untuk kepentingan umum harus tetap berjalan, namun hak masyarakat yang terkena pengadaan tanah juga harus dilindungi secara adil dan diberikan kepastian hukum,” tegas Bimo saat membacakan kesimpulan rapat.
Komisi I menegaskan bahwa keberadaan klaim terhadap sebagian bidang tanah tidak boleh serta-merta menghentikan proses terhadap bidang lain yang secara yuridis dan faktual tidak bermasalah.
DPRD meminta BPN Kabupaten Tangerang melakukan verifikasi serta memberikan penjelasan tertulis secara individual terkait delapan bidang tanah yang diklaim pihak lain.
Sementara terhadap 88 bidang yang tidak bersengketa, Komisi I mendorong Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah segera menyelesaikan tahapan administrasi dan validasi agar proses pembayaran ganti kerugian dapat dilakukan sesuai ketentuan.
DPRD juga meminta instansi yang memerlukan tanah segera menindaklanjuti pembayaran ganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Adanya klaim sepihak tidak boleh otomatis menghambat penyelesaian bidang tanah lain yang secara yuridis dan faktual tidak bersengketa,” demikian salah satu poin rekomendasi Komisi I.
Untuk bidang yang memang masuk kategori sengketa, Komisi I meminta mekanisme penitipan uang ganti kerugian atau konsinyasi dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
DPRD juga menegaskan bahwa klaim terhadap suatu kawasan secara umum tidak dapat dijadikan alasan untuk menahan seluruh pembayaran kepada warga.
Setiap klaim, menurut rekomendasi Komisi I, harus dibuktikan keterkaitannya dengan data fisik dan yuridis masing-masing bidang tanah.
“Lahan yang tidak terbukti bersengketa tidak boleh diberi beban sebagai bidang sengketa,” tegas Komisi I dalam rekomendasinya.
Jika 88 bidang yang dinyatakan tidak bersengketa belum dapat dibayarkan, BPN dan instansi yang memerlukan tanah diminta menyampaikan secara tertulis dasar hukum serta hambatan konkret yang menyebabkan pembayaran belum dapat dilakukan kepada DPRD dan masyarakat.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Didik Purnomo, memastikan pihaknya akan menjalankan proses secara transparan.
Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Terdampak menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Tangerang.
“Kami sudah difasilitasi semuanya, akhirnya kami merasa puas dan menemukan titik terangnya. Kami menghargai mekanisme yang ditentukan, namun kami tetap membutuhkan pendampingan dari bapak-bapak dewan Komisi I, BPN, maupun PUPR agar komunikasi terus berjalan baik di sidang-sidang kemudian,” ujarnya.
Penulis : Asep Munajat
Editor : Andi Saputra
