Tangerang | sorotbanten.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sekaligus mematangkan persiapan menghadapi verifikasi lapangan Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE).
Langkah tersebut dilakukan melalui Workshop Penghargaan Parahita Ekapraya dan Rapat Koordinasi Pengumpulan Data PUG yang digelar di Kabupaten Tangerang, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi implementasi PUG sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperkuat di lingkungan Pemkab Tangerang.
Kepala DP3A Kabupaten Tangerang yang diwakili Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Murwani, mengatakan PUG merupakan strategi pembangunan yang dilakukan secara sistematis untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
“Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi pembangunan yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia,” ujarnya.
Menurut Murwani, perspektif gender perlu diintegrasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan.
Ia menegaskan, Penghargaan Parahita Ekapraya bukan sekadar persoalan administratif maupun penghargaan bagi pemerintah daerah. PPE juga menjadi salah satu momentum untuk melihat sejauh mana pembangunan telah memberikan manfaat secara setara dan inklusif bagi perempuan maupun laki-laki.
Murwani mengatakan, implementasi PUG di Kabupaten Tangerang membutuhkan analisis yang mampu menggambarkan kondisi kesetaraan dan keadilan gender secara lebih terukur.
Hasil analisis tersebut nantinya dapat menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, penganggaran, serta berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
“Dalam implementasi PUG di Kabupaten Tangerang, diperlukan analisis untuk mengetahui sejauh mana kesetaraan dan keadilan gender telah terwujud,” jelasnya.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, mulai dari regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia hingga ketersediaan data terpilah berdasarkan gender.
Karena itu, workshop dan pendampingan tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
“Melalui pendampingan ini, diharapkan perangkat daerah mampu mengintegrasikan analisis gender, memanfaatkan data terpilah, serta menyusun program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tuturnya.
Dalam menghadapi verifikasi lapangan PPE, seluruh perangkat daerah diminta memastikan kesiapan data, dokumen pendukung, bukti pelaksanaan, kelembagaan, program, serta praktik PUG yang telah dijalankan.
Seluruh bahan tersebut harus tersedia dan terkoordinasi agar dapat disampaikan secara jelas saat proses verifikasi.
Rapat koordinasi juga membahas sejumlah kebutuhan teknis, antara lain kesiapan dokumen dan data dukung, pembagian tugas, materi paparan, lokasi verifikasi, hingga personel yang akan mendampingi tim verifikasi.
“Setiap perangkat daerah juga diharapkan berpartisipasi aktif sesuai tugas dan kewenangannya serta segera mengidentifikasi dan menindaklanjuti apabila masih terdapat kekurangan pada dokumen maupun data dukung,” ungkap Murwani.
Menurutnya, materi yang disampaikan saat verifikasi juga harus menggambarkan kondisi serta praktik PUG secara objektif, termasuk inovasi dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
Penguatan PUG, lanjut Murwani, tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen dan indikator. Aspek kepemimpinan, sinergi lintas sektor, serta konsistensi penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh perangkat daerah juga menjadi bagian penting.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Davip Arya Bima, S.P., M.M., selaku Analis Kebijakan PUG, serta Novi Dwi Remi Asih, S.P., M.M., selaku Pejabat PUG Provinsi Banten.
Keduanya memberikan pendampingan terkait penguatan pelaksanaan PUG dan persiapan penilaian PPE Kabupaten Tangerang.
Murwani berharap persiapan yang matang, koordinasi lintas perangkat daerah, serta komitmen bersama dapat mendukung kelancaran verifikasi lapangan PPE sekaligus menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret untuk memperkuat pembangunan yang inklusif di Kabupaten Tangerang.
“Semoga dengan persiapan yang matang, koordinasi yang baik, dan komitmen bersama, pelaksanaan verifikasi lapangan PPE dapat berjalan lancar serta memberikan masukan positif bagi penguatan PUG di Kabupaten Tangerang,” pungkasnya.
Editor : Andi Saputra
