Serang | sorotbanten.id — Polda Banten tengah menyelidiki laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara fisik yang melibatkan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.
Laporan tersebut diajukan seorang PNS Pemkab Tangerang berinisial BC terhadap terlapor berinisial AS. Perkara itu dilaporkan ke Polda Banten dengan Nomor: LP/B/417/IX/SPKT I.DITRESKRIMUM/2026/POLDA BANTEN.
Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan perkara saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten.
“Polda Banten telah menerima laporan resmi dari saudari BC terkait dugaan perbuatan seksual secara fisik pada Sabtu 12 September 2026. Saat ini Ditreskrimum Polda Banten menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan untuk mendalami serta menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, akuntabel, dan transparan,” kata Maruli, Jumat (25/9/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Maruli menjelaskan, penyidik saat ini melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap secara terang dugaan peristiwa yang dilaporkan.
Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan atau klarifikasi terhadap pelapor dan sejumlah saksi yang dianggap mengetahui perkara.
Penyidik juga akan meneliti barang bukti yang telah diserahkan pelapor, termasuk bukti petunjuk berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp antara pelapor dan terlapor.
Selain itu, polisi menjadwalkan pemanggilan terhadap AS untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan.
Polda Banten juga menyatakan akan mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang mengalami dugaan perlakuan serupa.
“Kami juga mengimbau apabila ada pihak lain yang merasa menjadi korban untuk segera melapor dengan membawa bukti-bukti pendukung,” ujar Maruli.
Menurutnya, seluruh proses penanganan perkara akan dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Penyidik akan mendalami keterangan pelapor dan para saksi. Polda Banten berkomitmen menegakkan hukum secara objektif sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS,” tambahnya.
Hingga saat ini, perkara tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Status terlapor sebagai pihak yang dilaporkan tidak dapat disamakan dengan telah terbukti melakukan tindak pidana. Proses hukum selanjutnya akan bergantung pada hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
Editor : Andi Saputra
