Tangerang | sorotbanten.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menerima kunjungan Tim Verifikasi Lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026 dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Tangerang. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Wareng, Gedung Bupati Tangerang, Selasa (3/11/2026).
Verifikasi tersebut menjadi bagian dari penilaian pemerintah pusat untuk melihat secara langsung sejauh mana komitmen dan implementasi kebijakan kesetaraan gender telah diterapkan dalam program pembangunan daerah.
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif untuk meraih penghargaan, melainkan strategi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan PUG harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, terutama dalam memastikan perempuan memperoleh kesempatan yang setara di berbagai bidang kehidupan.
“Bagi kami, esensi yang paling utama bukanlah semata-mata memperoleh penghargaan, melainkan bagaimana komitmen tersebut menghasilkan perubahan nyata. Kita ingin memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, akses ekonomi, serta ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan,” ungkap Maesyal.
Ia menekankan, kebijakan pembangunan daerah harus mampu mengakomodasi kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil, termasuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.
Maesyal juga mengingatkan agar implementasi Pengarusutamaan Gender tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi harus terintegrasi dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
“Kita juga ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil, termasuk kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus. Pengarusutamaan Gender tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu dinas, tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor guna memastikan pelaksanaan PUG berjalan secara konsisten.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), disertai peningkatan kualitas data terpilah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
“Saya meminta agar seluruh perangkat daerah terus memperkuat koordinasi dan sinergi, meningkatkan kualitas data terpilah, mengintegrasikan analisis gender dalam penyusunan program, serta menerapkan PPRG secara konsisten. Selain itu, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan juga perlu terus ditingkatkan,” pungkasnya.
Editor : Andi Saputra
