Serang | sorotbanten.id – Ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Provinsi Banten kembali menjadi sorotan dalam Kongres V Rakyat Banten. Forum tersebut juga menyuarakan kembali perjuangan pembentukan Kabupaten Cilangkahan sebagai daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Banten Selatan.
Pemekaran Cilangkahan dinilai dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Isu tersebut mengemuka dalam Kongres V Rakyat Banten yang digelar di Pondok Pesantren Darunnajah 14, Kota Serang, Selasa (10/11/2026). Kegiatan itu dihadiri sejumlah tokoh pendiri Provinsi Banten, ulama, kiai, ustaz, serta kalangan santri.
Tokoh Banten, H. Embay Mulya Syarif, menegaskan bahwa wacana pembentukan Kabupaten Cilangkahan harus ditempatkan dalam kerangka besar keadilan pembangunan. Menurutnya, kesenjangan pembangunan antara Banten utara dan selatan perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Wilayah selatan dinilai masih membutuhkan percepatan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur, akses pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan.
Karena itu, pembentukan Kabupaten Cilangkahan tidak semestinya hanya dipandang sebagai penambahan wilayah administratif. Pemekaran diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Bagi masyarakat Banten Selatan, pembentukan daerah otonomi baru tersebut memiliki arti strategis. Dengan rentang kendali pemerintahan yang lebih pendek, pelayanan publik diharapkan semakin mudah dijangkau, sementara potensi sumber daya daerah dapat dikelola secara lebih optimal.
Sejumlah sektor potensial, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, sumber daya alam, dan sektor produktif lainnya, diharapkan berkembang melalui kebijakan pembangunan yang lebih terarah.
Meski demikian, pemekaran wilayah harus dibarengi kesiapan kelembagaan, tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, serta kemampuan fiskal daerah. Hal itu penting agar pembentukan DOB benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menambah struktur pemerintahan baru.
Embay juga mengingatkan agar arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten dijalankan secara berimbang. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, sementara wilayah selatan masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Keadilan pembangunan, menurut pandangan yang mengemuka dalam kongres tersebut, harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat Banten untuk menikmati hasil pembangunan.
Kongres V Rakyat Banten Sampaikan Sejumlah Rekomendasi
Selain mendorong perhatian terhadap pemekaran Kabupaten Cilangkahan, Kongres V Rakyat Banten juga menyuarakan sejumlah rekomendasi strategis terkait penguatan kelembagaan dan pembangunan daerah.
Rekomendasi tersebut di antaranya penggabungan wilayah kepolisian yang belum masuk dalam wilayah hukum Polda Banten, peningkatan status Polda Banten menjadi tipe A, serta pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) Banten.
Berbagai rekomendasi itu menunjukkan bahwa agenda yang dibahas dalam kongres tidak hanya berkaitan dengan pemekaran wilayah, tetapi juga menyangkut penguatan institusi, pelayanan publik, dan kapasitas daerah dalam mendukung pembangunan.
Bagi masyarakat yang selama ini memperjuangkan Cilangkahan, pembentukan kabupaten baru bukan semata-mata persoalan perubahan batas administrasi pemerintahan. Harapan yang lebih besar adalah terwujudnya pemerataan pembangunan, terbukanya akses pelayanan yang lebih dekat, berkembangnya potensi ekonomi lokal, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat Banten Selatan.
Penulis : Dase Abdul Rohim
Editor : Andi Saputra
